PONOROGO – Menduduki kursi pejabat publik kerap diasosiasikan dengan peningkatan kekayaan. Namun, realitas berbeda dialami oleh Lisdyarita, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo. Alih-alih bertambah, harta kekayaannya justru tergerus drastis sejak ia menjabat sebagai Wakil Bupati selama dua periode.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta bersih Lisdyarita pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp12.996.850.000. Angka tersebut menurun tipis menjadi Rp12.926.000.000 pada tahun 2022. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana total kekayaan bersihnya anjlok hingga Rp3.276.000.000.
Penurunan tersebut dipicu oleh menyusutnya nilai aset tanah dan bangunan dari Rp12,5 miliar menjadi Rp5,2 miliar, serta munculnya kewajiban utang sebesar Rp2 miliar menjelang Pilkada 2024. Hingga tahun 2025, utang tersebut masih tercatat Rp2 miliar, sementara total harta bersih sedikit meningkat menjadi Rp3.511.000.000.
“Harta benda hanya titipan Allah, dan semoga menjadi maslahat dan bukannya musibah,” kata Lisdyarita.
Lisdyarita mengakui bahwa politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selama dua periode kepemimpinan bersama Bupati Sugiri (dikenal dengan akronim RILIS), berbagai tantangan berat harus dihadapi. Periode pertama diuji oleh pandemi Covid-19, sementara periode kedua dihadapkan pada kasus besar yang memacetkan roda birokrasi serta efisiensi anggaran.
Untuk mendukung aktivitas politiknya, Lisdyarita bersama suaminya, almarhum Cholik Agus Diyanto, rela menguras harta pribadi. Bahkan, mobil kesayangan terpaksa dijual, menyisakan hanya dua unit sepeda motor untuk mobilitas kedua anaknya. Baru pada tahun 2025, ia dapat menyisihkan tabungan untuk membeli mobil second tahun 2017 sebagai kendaraan pribadi.
“Banyak orang mengira saya ini masih orang kaya. Alhamdulillah, itu saya anggap doa yang baik saja,” ungkap Lisdyarita.
Tahun Berat di 2023
Tahun 2023 menjadi momen paling berat bagi Lisdyarita. Suaminya, Cholik Agus Diyanto, jatuh sakit stroke. Sosok yang menjadi guru politiknya itu tak lagi dapat mendampingi kiprah politiknya secara optimal. Di saat yang sama, mesin politik harus mulai dijalankan, membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga ekstra.
Tak banyak yang tahu, Lisdyarita harus menjual aset dan menanggung utang dari perbankan—dunia yang dulu pernah menjadi pijakan kariernya.
Baginya, politik bukan sekadar strategi berjanji dan berkelit, melainkan cara untuk menepati komitmen. Kekuasaan dan wewenang bukanlah cek kosong, melainkan kekuatan untuk memenuhi janji politik.
Hingga kini, Lisdyarita tetap optimis. Ia percaya pengorbanan yang dilakukan sepadan dengan kemajuan Ponorogo yang terus diperjuangkan.
