LANGKAT,SUARA24.COM- Atas pengaduan warga, Wakil Ketua DPRD Langkat resmi menyurati instansi penegak hukum Polres Langkat dengan surat nomor 017/WK/A/DPRD-LKT/2021
Hal itu benarkan oleh Wakil Ketua DPRD Langkat DR. Donny Setha, ST, SH, MH saat dikonfirmasi awak media melalui via WhatsApp, Senin (10/01/2022) sekirah pukul 13.00 WIB. “Saya berharap kasus ini segera ditindak lanjuti, sehingga tidak ada lagi yang melakukan pemanfaatan dan pembodohan terhadap masyarakat,”ketusnya.
Sebelumnya, berita yang dilansir Kejerfakta.co dalam suratnya bernomor 017/WK/A/DPRD-LKT/2021, Donny Setha meminta kepada Kapolres Langkat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap masalah pungutan liar (pungli) pasang baru listrik PLN, yang diduga dilakukan oleh oknum kontraktor inisial Ag, oknum kepala barak pengungsian, serta pelaku intelektual lainnya di Dusun V Aman Damai, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumu.
Masih dalam isi surat, warga mengaku, dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dikeluarkan sebesar Rp. 70.000.000 untuk biaya ganti rugi tanaman kelapa sawit milik PT. Bandar Meriah. Hal itu dilakukan agar jaringan listrik PLN bisa masuk ke dusun tersebut.
Namun kenyataannya, setelah Donny Setha melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Bandar Meriah menyebutkan, jika biaya ganti rugi tanaman milik perusahaan tersebut tidak ada alias gratis demi masyarakat.
Donny Setha kepada awak media ini, Minggu (9/12/2021) menyampaikan, akan terus melakukan upaya advokasi kepada warga yang berharap keadilan hukum terkait dugaan pungli pasang baru listrik PLN di Desa Harapan Maju.
“Oknum oknum yang terlibat serta otak pelaku utama dari masalah pungli ini harus segera diselidiki. Jika terbukti, tangkap dan jebloskan ke penjara,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.
Untuk diketahui, surat Wakil Ketua DPRD Langkat DR. Donny Setha, ST, SH, MH telah diterima oleh Kepala Seksi Umum (Kasium) Polres Langkat melalui anggotanya Aipda Imanuelta Sembiring pada hari Selasa kemarin, 4 Januari 2022, di Polres Langkat.(T)
