MedanPendidikanSumut

Fakultas Hukum USU Tanda Tangani MoU Kebijakan Perlindungan Konsumen dengan Dirjen PKTN Kemenperindag RI

MEDAN,SUARA24.COM- Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) pada, Senin, 6 desember 2021, dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dalam kebijakan pelindungan Konsumen yang dilaksanakan di Jln. Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan.

Pada kesempatan ini Dirjen PKTN Veri Anggrijono mengatakan, indeks keberdayaan konsumen Sumatera Utara berada di atas rata-rata indeks keberdayaan konsumen nasional. Hal ini menunjukkan konsumen di Sumatera Utara sudah ada di tingkat yang mampu melindungi dan menuntut haknya sebagai konsumen Indonesia,

dimana “Dengan adanya kontrak kerja sama ini, mahasiswa dan para dosen, serta adanya sivitas akademika FH USU menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya di wilayah Sumatera Utara,” ucap Veri.

Veri juga menambahkan , dalam rangka meningkatkan keberdayaan konsumen, perlu adanya sinergisitas antara berbagai pemangku kepentingan, karena jika hanya peran pemerintah tentu saja tidak cukup, untuk itu perlu adanya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya, salah satunya adalah dunia kampus yang memiliki peran aktif, dimana para pelajar dan mahasiswa dapat menambah tangan pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FH USU Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum mengatakan, produk utama dalam kerja sama ini sudah tetap bagaimana, nantinya pihak kampus bisa membantu pemerintah daam membentuk konsumen cerdas, berdaya dan cinta kepada produk dalam negeri.

“Bagaimana konsumen mencintai buatan negerinya, kepercayaan ini yang akan kita kembalikan. Kita buat konsumen kita merasa haknya dilindungi, sehingga ia percaya dengan produk sendiri,” kata mahmul lagi

Mahmul juga menambahkan “bahwa kerja sama dengan Kementerian Perdagangan ini akan terus dikembangkan kepada aktivitas perguruan tinggi lainnya, seperti Tridharma yang tidak hanya untuk masalah perlindungan konsumen, tapi juga mengarahkan kepada kerja sama dalam penelitian dan MBKM, dimana dalam penandatangan ini juga akan dirumuskan bentuk kerja sama lainnya, seperti penelitian, pengabdian, penyuluhan dan advokasi.”Tutupnya (Apri/ tm)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close