MedanPolitikSumut

Harapan Untuk Dunia Penyiaran di Sumatera Utara (Surat Terbuka Dari Salah Satu Kandidat KPIDSU 2021-2024)

SUMUT – SUARA24.COM- Kenapa saya ingin melangkahkan kaki untuk ikut berkiprah di Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Utara (KPIDSU?).

Saya adalah warga biasa, warga Sumatera Utara yang bekerja di salah satu televisi daerah. Hati saya tergerak melihat kondisi lembaga penyiaran saat ini. Banyak yang gulung tikar. Tak bisa dihitung jari yang melakukan perampingan karyawan. Tidak sedikit juga yang melakukan pemotongan gaji atau honor karyawan dan wartawannya.

Saya hanya mencoba berpikir apakah ada cara untuk membuat lembaga penyiaran yang nyaris kolap agar bisa tetap bertahan?

Tentu saja ini menjadi tugas banyak pihak, saling memikirkan, saling menopang, saling membantu dan bekerja sama agar lembaga-lembaga penyiaran di daerah tetap hidup.

Saya merasa sangat senang saat melihat banyak yang ikut dalam tahapan seleksi ujian masuk KPID Sumut. Bagi saya semua yang ikut bukanlah lawan atau kompetitor, melainkan orang-orang bagus yang akan mengabdikan dirinya memikirkan nasib penyiaran di Sumatera Utara

Dari awal seleksi berkas bukanlah hal yang mudah, seabrek dokumen pribadi yang luar biasa ditambah makalah visi misi 12 halaman harus dipersiapkan sebagai syarat ujian dalam tahapan pertama yaitu Tahapan Seleksi Berkas.

Memasuki tahapan demi tahapan ujian seleksi, kelihatan semua peserta berupaya sedemikian rupa. Saya yakin seluruhnya berpikir keras dan cermat.

Jika pada akhirnya ada yang tereliminasi itu bukan karena mereka tak mampu, itu hanya karena sistem yamg mengharuskan 7 nilai terbawah di antara yang ada harus mengalah.

Semua harus berlapang dada, berjiwa besar dan tetap menaruhkan harapan untuk dunia penyiaran di Sumut. Apalagi saat Tim Pansel menitipkan 21 nama kepada Komisi A DPRD Sumut agar menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan.

Di sinilah sebuah amanah harus dijalankan wakil rakyat khususnya Komisi A DPRD Sumut, untuk menentukan nasib dunia penyiaran di Sumatera Utara.

Apakah yang menjadi penilaian atau tolok ukur saat Uji Kepatutan Dan Kelayakan atau ‘Fit and Proper Test’ (FTP)?

Baru saja masa FTP selesai dilaksanakan langsung menuai protes dari banyak pihak. Protes dan kecaman muncul berawal dari viralnya video proses penetapan 7 komisioner pada 21 Januari 2022 malam, usai para peserta selama dua hari menjalani FTP.

Kericuhan terjadi karena saat penetapan nama -nama komisioner terpilih bukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh Anggota Komisi A. Dan ini menoreh luka di hati saya dan mungkin para peserta FTP lainnya, ada rasa ketidakadilan.

Dan bagi saya bukan nama-nama terpilih itu yang menjadi masalah, namun tidak adanya ‘proses’ mufakat itulah yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Ada apa di balik pemilihan Komisioner KPID Sumut ini? Bagaimana sebenarnya sistem penilaian yang diterapkan untuk memilih ‘wakil terbaik di antara yang baik’ di bidang penyiaran ini?

Bagi saya pribadi, Bapak dan Ibu para Pimpinan dan Anggota Dewan khususnya Komisi A DPRD Sumut saya anggap sebagai ‘Juri Adil’ yang bisa dengan bijaksana memilih pengemban tugas negara di bidang penyiaran, memilih orang-orang yang ‘siap’ berjuang memajukan penyiaran di Sumatera Utara.

Namun, banyak yang begitu kecewa melihat fakta ‘live’ di media sosial dari salah satu akun Anggota Dewan yang menyiarkan proses penetapan nama-nama komisioner kpid sumut tidak berdasarkan indahnya mufakat yang pahitnya lagi… diwarnai kericuhan, aih!
Ada apa di balik ‘Fit and Proper Test’ ini? Kisruh yang memicu prasangka, memancing banyak pihak mempertanyakan kinerja Komisi A. Apa benar proses Uji Kelayakan dianggap formalitas saja? Apakah benar demikian?

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, khususnya Komisi A DPRD Sumatera Utara, ayo lah…buka hati nurani…lihat nasib dunia penyiaran yang pelan-pelan terpuruk akibat pandemi…kita harus bekerja sama membantu, sama-sama membangun dunia penyiaran yang hebat dan tahan krisis di Sumatera Utara.

Kalau boleh saran, mari tunjukkan itikad baik, laksanakan ulang penilaian yang betul-betul layak dipertanggungjawabkan. Benar-benar ikut tata tertib koridor musyawarah dan mufakat yang sepatutnya dari seluruh wakil rakyat. Bila perlu lakukan uji kelayakan secara terbuka di depan umum. Agar tidak jadi bahan ghibah warga net, biar semua tahu dan semua merasa mendapatkan keadilan, demi dunia yang tentram serta jagat penyiaran yang sehat dan sejahtera di Sumatera Utara, khususnya.(Rms24)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close