MedanSumut

Izin Perguruan Tinggi Intitut Teknologi Medan Dicabut Pemerintah “Bagaimana Nasib Mahasiswanya”?

MEDAN, SUARA 24.COM Pendidikan sangatlah penting dalam suatu membangun sebuah negara. Namun, tempat pendidikan pun seharusnya bisa sebagai wadah generasi penerus meraih prestasi.

Izin Perguruan Tinggi Swasta Yayasan Dwiwarna, kampus Institut Teknologi Medan (ITM) dicabut Kementerian Pendidikan. Hal itu seiring dengan surat keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia nomor 438/E/O/2021.
Keputusan itu diambil karena konflik dualisme di tubuh yayasan tidak kunjung usai.
Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Prof Dr Ibnu Hajar mengatakan, per tanggal 4 Oktober 2021, izin kampus ITM resmi dicabut.

“Itu jelas memang sudah. Ditutup dan dicabut. Pencabutan izin perguran tinggi dan program studinya, seluruh sepuluh program studinya kami cabut, mulai 4 Oktober,” kata Ibnu, Rabu 6 Oktober 2021.
Ia mengatakan, sejak dikeluarkannya surat keputusan itu, maka tidak ada lagi aktivitas pendidikan di kampus itu.

“Tidak boleh ada aktivitas kampus lagi, kalau dilaksanakannya menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing. Bila merugikan orang lain, maka orang yang dirugikan boleh menuntut,” sebutnya.
Ibnu menjelaskan, untuk para mahasiswa yang terdaftar di kampus ITM, pihaknya akan memfasilitasi untuk kepindahan ke kampus lain.(6/10/2021)
“Akan kami pindahkan. Itu sebenarnya tanggungjawab yayasan, tapi akan kami fasilitasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi mahasiswa yang telah melaksanakan sidang akhir. Pihaknya berupaya bisa mengeluarkan ijazahnya.
“Untuk urusan yang sudah tamat, didalam surat keputusan itu, kita ambil posisi untuk memfasilitasi itu, jadi kita lakukan dengan mekanisme kita,” tuturnya.
Setelah keluarnya Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan tersebut, maka pencabutan izin perguruan tinggi swasta itu bersifat permanen.

Jika Yayasan Dwiwarna ingin membuka kampus ITM kembali, maka harus melewati beberapa prosedur.
“Mekanismenya ikut pembukaan baru karena ini sudah objek sengketa tata usaha negara. Hanya dengan melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara baru bisa dibuka kembali,” pungkasnya.(Jhon)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close