Opini

Permasalahan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dipandang Dari Aspek Keamanan di Laut

Oleh : Warsito hadi – APN Kemhan

SUARA24.COM- Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau lebih dari 17.500 meliputi wilayah laut yurisdiksi nasional lebih kurang 5,8 juta km2. Letak geografis yang strategis yaitu pada benua Asia dan Australia serta persilangan samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia merupakan urat nadi perdagangan dunia.

Secara yuridiksi sebagai negara kepulauan dan telah dicantumkan dalam United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan dikukuhkan dalam UU RI No 17 tahun 1985. Hal ini menegaskan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mengatur, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan laut nasional untuk kepentingan rakyat.

Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritimdunia dan telah menetapkan beberapa misi terkait kemaritiman antara lain; per-tama Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan; ke-dua Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; ke-tiga Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Salah satu kendala dalam kamaritiman yaitu terkait keamanan di laut, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia yang mengatakan, tata kelola keamanan laut di Indonesia masih belum optimal. Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi. Dampaknya, dirasakan pelaku ekonomi yang sering diperiksa oleh aparat berbeda untuk obyek hukum yang sama. Hal ini berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Katanya, tata kelola keamanan laut yang ideal mesti dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan pada kesamaan visi dan paradigma serta penyederhanaan peraturan.

Berkaiatan dengan itu, maka saat ini, Kemenko Marves sedang melakukan kajian untuk mengidentifikasi bentuk coast guard yang ideal dan sudah teridentifikasi 8 model coast guard di dunia. “Kemenko Marves juga mengembangkan konsep keamanan laut dengan membuat kerja sama antar K/L yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dan kementerian yang memiliki kemampuan pengawasan jarak jauh,” tutur Menko Luhut. Kerja sama tersebut sudah disepakati melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut oleh Eselon 1 dari 8 K/L pada tanggal 13 Desember 2019. Sebagai informasi telah disusun 7 SOP tekait keamanan laut yang dalam waktu dekat akan di uji coba oleh K/L terkait.

Disadari bersama bahwa Indonesia mempunyai kekuatan di bidang Kelautan hal ini terlihat; per-tama budaya bangsa Indonesia terlihat pada Lagu “nenek moyang seorang pelaut” merupakan semangat warga negara Indonesia untuk mengingatkan kembali bagaimana para nenek moyang tersohor dengan bakatnya di bidang kelautan; ke-dua Sejarah telah membuhtikan Indonesia pada kejayaan masa lampau sudah memperkenalkan diri secara Internasional melalui perdagangan dengan Cina, India, Arab, bahkan sampai negara Eropa.

Dengan sepertiga bagian dunia yang terdiri dari kelautan dan dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, Indonesia semakin mantap melangkah menjadi poros maritim dunia; ke-tiga kekayaan laut, Indonesia sudah tidak diragukan lagi potensinya. Indonesia sebagai penghasil minyak juga dibuktikan dimana tercatat 70 persen produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan, produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia dan luas terumbu karang Indonesia sebesar 85.000 km. Hal ini dikarenakan posisi laut Indonesia yang strategis dilihat dari arus lautnya, alam Indonesia sangat luas dan kaya.

Disadari selain adanya kendala berkaitan dengan kemanan laut masih adanya berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain: per-tama adanya pencurian kekayaan biota laut oleh kapal asing, pencurian biota laut (illegal fishing) merugikan sebasar 300 trilyun rupiah Per tahun. Ditambah, kasus perompakan di wilayah laut yang semakin meningkat dan tidak jarang diakhiri dengan drama penyanderaan anak buah kapal (ABK); ke-dua potensi kekayaan laut yang belum diolah, menurut mantan Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan terdapat potensi peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non ikan.;ke-tiga tantangan dari dalam dan luar negeri atas adanya kebijakan tegas misalnya dalam praktik penenggelaman kapal yang dicekal karena melakukan tindakan pencurian biota laut Indonesia.

Berkaitan dengan tata kelola dan pengamanan akses laut Indonesia diatur dalam UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dimana Bakamla (Badan Keamanan laut) berkewajiban melaksanakan fungsi di bidang keamanan. Di sisi yang lain, TNI AL berkewajiban melaksanakan fungsi dibidang pertahanan sesuai dengan amanah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan (2). Pasal 58 ayat (1). Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Pasal 58 ayat (2). Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, pengamanan maritim menjadi tantangan sendiri dan kadang terjadi gesekan antara TNI – AL dan Bakamla (Badan Keamanan Kelautan), di mata TNI penegakan hukum di laut menjadi kewenangan TNI-AL berada di tangan mereka.

Dalam pengamanan operasi di laut, banyak terjadi gesekan antara penegak hukum di laut. Bakamla juga memiliki persoalan dengan lembaga penegakan hukum di laut lainnya, seperti Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasalnya, lembaga di atas menjalankan fungsi patroli secara bersamaan, sehingga menyebabkan tumpang-tindihnya kepentingan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain itu masih adanya kendala dalam pelaksanaan koordinasi guna meningkatkan pengamanan di laut terkait kepentingan masing-masing isntitusi pemerintahan demi menyelamatkan aset bangsa di laut. Dengan adanya ketegasan dalam pengamanan militer untuk menindak para penangkap ikan ilegal dari negara lain sangat penting meskipun dalam praktiknya hal tersebut justru menimbulkan gesekan operasional antar institusi pemerintah. Hal ini menurut mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo, tidak sepatutnya masih terdapat kesalahpahaman bahwa persoalan keamanan maritim berada di tangan TNI-AL, yang mana secara kontradiktif bahwa keamanan maritim adalah fungsi penegakan hukum di perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegakan hukum sipil (Widjojo, 2015; Dinarto, 2016).

Masih adanya kendala regulasi berkaiatan dengan dua hal penting yang saling bersinergi dalam distribusi barang melalui jalur laut. Lamanya waktu dwelling (bongkar muat barang) di pelabuhan Indonesia dan kaitan dengan pengaturan komunikasi Sea Lines of Communications/LOCs dimana kapasitas kapal kontainer global melalui Maersk Group, dan Singapura yang merupakan operator pelabuhan terbesar di dunia (BAPPENAS, 2015).

Disamping itu masih kurang kelayakan infrastruktur pelabuhan diberbagai daerah akan menghambat pembangunan tol laut. Maka diperlukan memperkuat program tol laut, dengan melaksanakan pembenahan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan di daerah seperti pembangunan dan perbaikan dermaga dan penyediaan plugging di pelabuhan serta kesiapan SDM. Selain itu juga diperlukan sinergitas dari kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, penyedia jasa logistik dan transportasi, hingga pemerintah daerah.
Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim diperlukan pembangunan dan pembenahan berbagai infrastruktur serta kesiapan SDM di berbagai pelabuhan didaerah serta perbaikan berbagai regulasi terkait kelautan.

Disamping itu masih sulitnya koordinasi dalam rangka meningkatkan sinergitas dari kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, penyedia jasa logistik dan transportasi, hingga pemerintah daerah serta masih adanya resistensi terhadap kebijakan pemerintah dari dalam dan luar negeri. Dalam mengatasi kendala keamanan dilaut sebaiknya pemerintah untuk terus menerus melaksanakan pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta mengkaji untuk mempercepat regulasi khususnya RUU Keamanan laut terkait masalah kelautan erat kaitanya dengan lemahnya kekuatan kemanan laut, tumpang tindihnya pengaturan keamaan serta perlunya untuk mengupayakan reforrmasi birokrasi kelembagaan yang berkaitan dengan kemanan laut. Disamping itu juga juga pemerintah untuk segera merumuskan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengamanan perbatasan (darat dan laut) dengan melibatkan semua pihak terkait.

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close